Posted by: niadilova | 27/01/2020

PPM #241: Pajak (Belasting) dan Kaum Pribumi di Zaman Kolonial (1934)

KEPALA NEGRI DIPOKOEL.

Gara-gara minta belasting.

           Di Balai Selasa (Loboek Basoeng) pada hari Selasa yang baroe laloe ada sedikit keriboetan, karena Kepala Negri Kampoeng Tengah dipoekoel orang. Kedjadiannja ada seperti berikoet:

            Pada pagi hari itoe, Kepala Negri terseboet telah larang seorang jang bergelar Datoek Toemanggoeng Poetih boeat mendjoeal kelapa jang telah diambilnja dan akan didjoeal di Balai Selasa. Karena menoeroet keterangan K[epala] Negri kelapa itoe boekanlah kepoenjaan Dt. Toemanggoeng terseboet, melainkan adalah kepoenjaan anaknja, sedangkan anaknja itoe soedah 2 taon menoenggak oeang belasting.

            Roepanja oleh Dt. Toemanggoeng prentah K[epala] Negri itoe tidak diindahan dan [ia] teroeskan djoega mendjoeal kelapa tadi.

            Djam 3 sore Dt. Toemanggoeng terseboet pergi mendapati K[epala] Negri jang waktoe itoe sedang berada dalam pekan dan tanja satoe kali lagi, mengapa ia dilarang mendjoeal kelapanja. Oleh K[epala] Negri diterangkan kembali bahoea jang poenja boekan Dt. Toemanggoeng, melainkan anaknja jang soedah menoenggak oeang belasting 2 taon. Roepanja Dt. Toemanggoeng tersebut tida bersenang hati mendengar ini, laloe pokoel K[epala] Negri dengan tongkatnja dan kemoedian, waktoe K[epala] Negri itoe maoe membalas ia soedah lari. Kepala Negri Manggopoh dengan djoeroetoelisnja jang berada tida djaoeh disana poen hendak menolong memisahkan, tetapi beroentoeng soedah tida perloe lagi.

            Kemoedian Dt. Toemanggoeng Poetih itoe soedah ditangkap oleh politie dan digiring kekantoor onderdistricts hoofd Loeboek Basoeng boeat diperiksa lebih landjoet. (Armuis)

***

Laporan Sinar Sumatra, No. 289, Hari Saptoe 29 December 1934, 23 Tjam It Gwee 2485 – 22 Ramadhan 1353 tentang pemukulan yang dilakukan oleh seorang ninik mamak/ penghulu terhadap seorang Kepala Negri’ (Wali Nagari) di daerah Lubuk Basung.

Sebagaimana dapat disimak dalam laporan di atas, pemukulan itu dilakukan seorang laki-laki/ninik mamak yang bernama Dt. Toemanggoeng Poetih (Datuak Tumangguang Putiah). Sedangkn korban yang kena pukul adalah Wali Nagari Kampoeng Tengah (Kampuang Tangah) dalam kawasan Balai Selasa, Lubuk Basung.

Rupanya pemukulan terjadi terkait dengan urusan belasting (pajak). Dt. Toemanggoeng Poetih telah mengambil dan menjual hasil kebun kelapa milik anaknya di Pasar Balai Selasa. Sedangkan sang anak sudah dua tahun menunggak pajak. Karena ditegur di depan orang ramai di pasar, Dt. Toemanggoeng tidak bersenang hati, sehingga terjadilah peristiwa pemukulan itu yang membuat si pelaku berurusan dengan polisi.

Laporan ini memberikan informasi kepada kita tentang beberapa hal.

Pertama, rupanya belasting (pajak) di zaman kolonial juga dikenakan kepada tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh kaum pribumi. Di sini dapat dikesan bahwa kebun kelapa juga dikenai belasting. Namun, belum diketahui bagaimana sistem perhitungan pajak terhadap kebun kelapa ini pada waktu itu. Apakah dihitung per batang pohon kelapa yang ditanam seseorang atau berdasarkan luas tanah yang digunakan untuk menanam pohon-pohon kelapa itu. Keterangan mengenai hal ini pasti ada dalam arsip-arsip Belanda.

Kedua, seorang Wali Nagari/Kepala Negri berfungsi sebagai pemungut pajak kepada rakyat/warga nagarinya sendiri. Dengan demikian, dapat diduga bahwa seorang wali nagari seperti Wali Nagari Kampuang Tangah, Balai Selasa ini adalah wali nagari yang pengangkatannya direstui oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu pejabat seperti ini disebut ‘kepala negri bersurat’ (wali nagari basurek), sama halnya dengan ‘penghulu bersurat’, ‘tuanku laras’ dan ‘tuanku demang’. Inilah wujud dari penetrasi kolonialis Belanda ke dalam sistem pemerintahan tradisional Minangkabau yang sudah mulai dilakukan oleh Belanda tidak lama selepas berakhirnya Perang Paderi (1837).

Melalui laporan lain (lihat misalnya Sinar Sumatra, No. 27, Tahoen 37, Hari Selasa 4 Februari 1941 / 9 Tjia Gwee 2492 / 8 Moeharram 1360 tentang proses pemilihan “kepala negeri” (wali nagari) di kenagarian Pelangki (Palangki), sekarang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung) dapat dikesan sistem pemilihan wali nagari bersurat ini. Pemilihan dilakukan urang nan ampek jinih dan para penghulu anggota kerapatan adat nagari yang bersangkutan, bukan oleh seluruh penduduk nagari tersebut yang sudah memiliki hak pilih. Jadi, pemilihannya dengan sistem perwakilan. Pemilihan itu dihadiri dan disaksikan Tuan Controleur dan Tuanku Demang yang mewakili otoritas kolonial. Kandidat terdiri dari dua orang dan yang menang harus mendapat persetujuan dari oritas kolonial yang lebih tinggi (Residen atau Asisten Residen).

Status ‘kepala negri bersurat’ (wali nagari basurek) ini tentunya cukup dilematis. Di satu pihak ia adalah bagian dari birokrasi kolonial yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan rakyat banyak. Di pihak lain ia dianggap oleh rakyat/masyarakatnya sendiri sebagai kaki tangan penjajah. Oleh sebab itu sering ditemukan berita media semasa yang melaporkan konflik yang terjadi aantara wali nagari dengan masyarakatnya disebabkan oleh masalah belasting atau kerja rodi.

Ketiga, laporan di atas menyebutkan bahwa kebun kelapa yang hasilnya dijual oleh Dt. Toemanggoeng Poetih sebenarnya adalah milik anaknya. Jika benar adanya, dapat dikesan bahwa kasus urang sumando yang mengambil hasil tanah milik keluarga istrinya (dalam hal ini anaknya) sudah cukup lama terjadi di Minangkabau, jadi bukan fenomena sekarang saja. Tindakan Dt. Toemanggoeng Poetih itu tentu tidak sesuai dengan adat Minangkabau yang matrilineal itu.

Keempat, tunggakan pajak anak Dt. Toemanggoeng Poetih yang lamanya sudah 2 tahun mengesankan bahwa tampaknya pajak (belasting) dirasakan amat berat oleh rakyat. Hal ini dikuatkan dengan banyak laporan media semasa yang memberitakan kasus-kasus yang menyedihkan soal pajak ini, seperti ada yang sampai menjual barang-barang atau alat rumah tangganya, bahkan juga ada yang sampai menjual anaknya, untuk membayar pajak. Ada juga yang pakaian yang melekat di badannya disita oleh petugas pajak karena yang bersangkutan menunggak pajak. Kepala Neg[e]ri dan para penghulu yang menjadi perpanjangan tangan kolonialis Belanda memaksa penduduk untuk membayar pajak. Demikianlah umpamanya, surat kabar Tjamboet, No. 34, TAHOEN KE I, Hari Arba’a 20 September 1933 menulis:

Gempa belasting membangoenkan orang tidoer.

Malam petang Djoema’at 15 djalan 16 September [1933] ini, di Soengajang, kebanjakan penghoeloe disana pergi kekampoeng2, sampai mendjagakan orang tidoer, karena memoengoet belasting-belasting tahoen kinikah atau tahoen jang laloe, kita tidak dapat memastikan.”

‘Titik api’ dari semua ini adalah perlawanan rakyat kecil yang mengalami tekanan pajak yang besar itu terhadap penguasa kolonial, seperti yang terjadi di Kamang tahun 1908 yang sering disebut orang sebagai ‘Perang Kamang’ atau ‘Pemberontakan Pajak’.

Sejarah telah mencatat bahwa para kepala neg[e]ri dan para penghulu yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda itu terpaksa lari dari Minangkabau setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Mereka takut tinggal di kampung karena dimusuhi banyak orang yang menganggap mereka sebagai kolaborator penjajah.

Rekonstruksi yang menyeluruh terhadap dinamika kehidupan bernagari di Minangkabau pada masa lampau belum banyak digali oleh para sejarawan. Kisah-kisah seperti yang diturunkan dalam rubirik Paco-paco Minangkabau hari/kali ini kiranya dapat menjadi salah satu bahan untuk melakukan rekonstruksi itu.

Suryadi, MA, PhD – Leiden University, the Netherlands / Padang Ekspres, Minggu 26 Januari 2020.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: