Posted by: niadilova | 30/12/2018

PPM #163: Perintah Penangkapan Terhadap Para Pemimpin PRRI (1958)

Leden tegenregering te arresteren

SINGAPORE (Afp). – De chef-staf van Indonesische strijdkrachten, generaal Nasution, heef een arrestatie-bevel uitgevaardigd tegen Sjafruddin Prawiranegara en vijf andere leden van tegenregering op Sumatra, aldus heeft radio Djakarta medegedeeld.

De vijf andere Ministers zijn Burhanuddin Harahap, Sumitro, Saladin Taib, Abdul Gani Usman en Mohammmed Sjafei. De Ministers worden beschuldigd van pogingen om de wettige Regering van Indonesië omver te werpen door het vormen van revolutionaire Regering.”

***

Salinan berita dari koran Het nieuws: Algemeen Dagblad edisi 17 Februari 1958 tentang perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri PRRI Sjafruddin Prawiranegara dan beberapa menterinya oleh Kepala Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal A. Nasution. Sebagaimana sudah sama kita ketahui, pada tanggal 15 Februari 1958 sebuah gerakan militer-sipil yang menamakan dirinya Pemerintahan Revolisioner Republik Indonesia (disingkat PRRI) memproklamirkan diri di Padang, Sumatera Tengah. Pencetusnya adalah Kolonel Ahmad Husein yang kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Perjuangan PRRI.

Segera setelah itu PRRI berhasil membentuk pemerintahan sipilnya. Sjafruddin Prawiranegara terpilih menjadi Perdana Menterinya. PRRI dimaksudkan sebagai koreksi dan teguran kepada Presiden Soekarno yang dianggap terlalu berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa. Mereka menolak Kabinet PM Djuanda yang terbentuk karena dianggap inkontitusional.

Jakarta segera bereaksi cepat: Presiden Soekarno menolak memilih jalan perundingan. Dia mengirim pasukan TNI ke Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Belakangan Ahmad Yani ditarik dan digantikan oleh Kolonel Pranoto Reksosamodra yang konon bertindak lebih kejam kepada orang Minangkabau yang mendukung dan bersimpati kepada gerakan PRRI.

Laporan di atas juga menyebut perintah penangkapan kepada lima orang menteri Sjafrudin Prawiranegara, yaitu Burhanuddin Harahap (Menteri Hukum dan Pertahanan), Sumitro (Perdagangan dan Perkapalan), Saladin Taib (Menteri Perburuhan), Abdul Gani Usman (Menteri Sosial) dan Mohammmad Sjafei (Menteri Pendidikan). Mereka dituduh ingin menggulingkan Pemerintahan Republik Indonesia yang sah dengan membentuk Pemerintahan Revolusioner (PRRI).

PRRI bertahan sekitar 4 tahun. Pada akhir 1961, para pimpinannya (sipil dan militer) yang masih bertahan di hutan-hutan Sumatera Tengah memutuskan turun gunung dan menyerahkan diri kepada Pemerintah Pusat. Ahmad Husein dan beberapa orang yang lain, misalnya, turun di Solok pada bulan Juni; Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara turun di Padang Sidempuan pada bulan September. Kebanyakan dari mereka yang kembali ke “pangkuan Ibu Pertiwi” itu – Ahmad Husein, Sumitro, M. Natsir, dll. – dikarantina, kemudian diberi pengampunan oleh Presiden Soekarno.

Sjafruddin Prawiranegara masih mencoba membentuk apa yang dinamakan sebagai Republik Persatuan Indonesia (RPI) di Sumatera Utara. Menurut Dr. Saafroedin Bahar di WA group Sejarah PRRI, RPI adalah “full negara separatis.” RPI tidak lama bertahan karena tidak mendapat dukungan luas. Sjafruddin akhirnya menyerah dan dipenjara. Setelah dibebaskan, ia tinggal di Jakarta. Tokoh penting yang berperan dalam PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia), PRRI dan RPI ini wafat di Jakarta pada 15 Februari 1989. Pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011.

Dr. Suryadi – Leiden University, Belanda / Padang Ekspres, Minggu, 10 Juni 2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: