Posted by: niadilova | 20/08/2018

PPM #172: Pemilihan Wali Nagari di Minangkabau di Zaman Belanda (1941)

 SAWAH LOENTO

___________

PEMILIHAN KEPALA NEGERI PELANGKI

 Pada hari Chamis bl ini dengan dihadiri oleh toean Controleur dan Toeankoe Domang [Demang] Sawah Loento telah diadakan pemilihan oentoek mendjari kepala negeri Pelangki. Candidat boeat djabatan itoe adalah 2 orang jang terdiri dari e Dt P Besar dan e Dt Sampono Boemi. Waktoe pemilihan dengan djalan stemmen jang dipilih oleh orang 4 djinis dalam negeri Pelangki, ternjata Dt. Sampono Boemi mendapat 31 soeara dan e Dt P Besar 18 soeara, tetapi dengan memilihan jang dilakoekan oleh penghoeloe2 leden kerapatan nagari, kedoea candidaten terseboet mendapat soeara jang sama-sama banjak jaitoe masing2 beroleh 7 soeara.

Oleh sebab itoe pada hari terseboet dapat dipoetoeskan, siapa jang bakal memangkoe djabatan kepala negeri, hanja poetoesan bakal diserahkan kepihak atas dan bagaimana kepoetoesan pihak atas dan siapa jang bakal dioendjoekkan tentoelah dia jang akan memegang djabatan kepala negeri Pelangki.”

***

Laporan surat kabar Sinar Sumatra, No. 27, Tahoen 37, Hari Selasa 4 Februari 1941 / 9 Tjia Gwee 2492 / 8 Moeharram 1360 tentang proses pemilihan “kepala negeri” (wali nagari) di kenagarian Pelangki (Palangki) yang sekarang masuk  ke dalam wilayah administrasi Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Berbeda dengan cara pemilihan wali nagari sekarang yang memakai sistem pemilihan langsung, rupanya di Zaman Kolonial, seorang wali nagari di Minangkabau dipilih oleh urang ampek jinih dalam nagari (panghulu, manti, dubalang, malin) secara stemmen (memilih secara bebas dan rahasia). Selain itu, para penghulu dalam nagari bersangkutan juga ikut memilih secara stemmen pula.

Dalam kasus pemilihan Wali Nagari Pelangki di atas, ternyata dalam pemilihan yang dilakukan oleh urang ampek jinih, engku Dt. Sampono Boemi menang dari lawannya, engku Dt. P[aduka] Besar (Datuak Paduko Basa]. Namun dalam pemilihan yang dilakukan oleh para penghulu, masing-masing mendapat suara sama banyaknya. Oleh sebab itu, keputusan akhir tidak bisa segera diambil. Maka hasil pemilihan itu dibawa ke “pihak atas” (Resident atau Assistant Resident). “Pihak atas” itulah yang akan menentukan siapa “jang akan memegang djabatan kepala negeri [wali nagari] Pelangki”.

Laporan ini menggambarkan kepada kita proses pemilihan wali nagari di Minangkabau di (akhir) Zaman Kolonial. Tentunya informasi seperti ini sangat bermanfaat bagi sejarawan yang berminat menyigi secara ilmiah penataan dan sistem administrasi politik di Minangkabau di masa lampau.

Dr. Suryadi – Leiden University, Belanda / Padang Ekspres, Minggu 19 Agustus 2018

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: