Posted by: niadilova | 08/10/2017

Kilas balik: Pencabutan Kekuasaan Presiden Sukarno

20171006_220549-crop     20171006_220454-crop

KETETAPAN MPRS RI No. XXXIII/MPRS/1967 TENTANG :

PENTJABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG :

  1. Bahwa keseluruhan Pidato Presiden / Mandataris MPRS jang disampaikan kepada PMRS pada tanggal 22 Djuni 1966 jang berdjudul “Nawaksara” dan Surat Presiden Mandataris MPRS tertanggal 10 Djanuari No. 01/Pres/1967 tentang Pelengkap Nawaksara tidak memenuhi harapan Rakjat pada umumnja, anggota2 MPRS pada chususnja, karena tidak memuat setjara djelas pertanggungan-djawab tentang kebidjaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi G-30-S/PKI beserta epiloognja, kemunduran ekonomi dan kemerosotan achlak;
  2. Bahwa Presiden/Mandataris MPRS telah menjerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti jang dinjatakannja dalam Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tanggal 20 Februari 1967;
  3. Bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnja No. R-032/67 tanggal 1 Februari 1967, jang dilengkapi dengan pidato laporannja dihadapan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 1 Maret 1967, MPRS berpendapat bahwa ada petundjuk2 jang Presiden Sukarno telah melakukan kebidjaksanaaan jang setjara tidak langsung menguntungkan G-3-S/PKI dan melindungi tokoh2 G-30-S/PKI.;                                                                                                                                                           MEMPERHATIKAN :
  1. Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojon, tanggal 9 dan 23 Februari 1967;
  2. Pidato Ketua MPRS pada pembukaan Sidang Istimewa tahun 1967;
  3. Pidato sambutan Ketua DPR-GR pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS;
  4. Keterangan Pemerintah didepan Sidang DPR-GR pada tanggal 4 Maret 1967;
  5. Pidato laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dihadapan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967.

MENGINGAT :

  1. Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 beserta Pendjelasannja;
  2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 tentang penolakan Pidato Pelengkap Nawaksara.

MENDENGAR :

Musjawarah Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 Maret sampai dengan 12 Maret 1967.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KETETAPAN TENTANG PENTJABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO. {6}

BAB I

Pasal 1

Menjatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat mendjalankan haluan dan putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara), sebagaimana lajaknja kewadjiban seorang Mandataris terhadap Madjelis Pemusjawaratan Rakjat (Sementara) sebagai jang memberikan mandate jang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2

Menjatakan, bahwa Presiden Sukarno sudah tidak dapat memenuhi pertanggungan-djawab konstitusionil, sebagaimana lajaknja kewadjiban seorang Mandataris terhadap Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara), sebagai jang memberikan mandate jang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Melarang Presiden melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sedjak berlakunja Ketetapan ini menarik kembali mandate Madjelis Permusjawaran Rakjat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara jang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menetapkan berlakunja Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Djenderal Suharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pedjabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Dasar 1945 hingga dipilihnja Presiden oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil Pemilihan Umum.

Pasal 5

Pedjabat Presiden tunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaran Rakjat (Sementara).

BAB II

Pasal 6

Menetapkan penjelesaian persoalan hukum selandjutnja jang menjangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan2 hukum dalam rangka menegakkan hokum dan keadilan, dan menjerahkan pelaksanaannja kepada Pedjabat Presiden.

BAB III

Pasal 7

Ketetapa ini berlaku pada hari ditetapkan an mempunjai daja laku surut mulai pada tanggal 22 Februari 1967.

Ditetapkan     : di Djakarta

Pada tanggal : 12 Maret 1967

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d.

Dr. A. H. NASUTION

DJENDERAL TNI.

Wakil Ketua

t.t.d.

OSA MALIKI

 

Wakil Ketua

t.t.d.

H.M. SUBCHAN Z.E.

 

Wakil Ketua

t.t.d.

M. SIREGAR

 

Wakil Ketua

t.t.d.

MASHUDI

Majdjen TNI.{7}

***

Sumber: Madjalah Islam KIBLAT, No. 19 – Maret ke I, Th. ke XIII – 1967: 6-7. Tek disalin sesuai aslinya.  Angka dalam tanda ‘{ }’ merujuk pada halaman majalah yang memuat teks salinan ini. Sumber ilustrasi: Foto Jenderal A.H. Nasution: Madjalah Islam PEHAI, No. 7, Th. XII, 1965:5; Jenderal Suharto: ibid.: sampul depan.

Penyalin: Dr. Suryadi, MA., Leiden University, Belanda


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: