Posted by: niadilova | 13/11/2016

Soekarno – Muslim Indonesia – Jokowi : Jasmerah

xcszaxdcsLautan umat Islam yang melakukan demonstrasi damai di Jakarta tanggal 4 November lalu, yang menuntut agar ‘penista’ agama Islam, Ahok, dihukum, telah membuat banyak orang tercengang. Muncul penilaian bahwa fenomena ini menunjukkan menguatkan persatuan umat Islam Indonesia yang selama ini terus-menerus diposisikan secara marginal oleh negara yang  menganut azas ‘negara nasional’ (lihat Foto 1). Di sisi lain, pihak-pihak yang beraliran sekuler dan liberal masih tetap memandang fenomena ini dengan sebelah mata, menganggap bahwa demonstrasi ini hanyalah penggunaan isu agama oleh politisi tertentu untuk memperkuat posisi tawar politik mereka, bukan murni gerakan umat Islam Indonesia. Negara, sebagaimana direpresentasikan oleh pandangan kepolisian, malah mencurigai bahwa aksi massa umat Islam yang sangat besar itu ditunggangi dan didanai oleh aktor politik tertentu. Penjelasan AA Gym dalam acara ILC di TV One, yang menyatakan bahwa aksi tersebut semata-mata didorong oleh rasa tersinggung yang mendalam karena telah menyinggung akidah dan keyakinan umat Islam, tampaknya diabaikan oleh Pemerintah.

Namun, di balik semua itu, kita dapat melihat benang merah yang membentang sejak Rebuplik ini terbentuk, bahkan sudah sejak zaman kolonial, sampai sekarang, yaitu: posisi mayoritas umat Islam yang terus disudutkan dalam sebuah negara nasional bernama ‘Indonesia’ yang mendewakan kesatuan dan persatuan. Akan tetapi ternyata hal ini terus menjadi ‘kerikil’ dalam sepatu bagi bangsa ini. Sampai sekarang, baik pemerintah maupun kalangan cendekiawan, tak mampu menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Marilah kita tengok kembali ke belakang dari mana akar sangkarut politik yang kini berulang lagi dan mungkin akan terus berulang jika tidak ada solusi yang nyata: Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

Dalam Piagam Jakarta tercantum kata-kata: “…ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,…”.  Belakangan, dalam rumusan Pancasila yang final, kata-kata “…kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Perubahan ini diterima berkat sikap bijak para wakil-wakil kelompok mayoritas yang berideologi Islam terhadap wakil-wakil dari kelompok minoritas yang berideologi kebangsaan selama sidang BPUPKI.

Dengan kata lain, mayoritas umat Islam, yang merasa bahwa “tak akan ada nation Indonesia tanpa umat Islam” (Kompas, http://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.piagam.jakarta ; diakses 7-11-2016) mundur selangkah demi kebaikan bersama, demi terwujudnya sebuah nation Indonesia yang bersatu dan berterima bagi semua pihak. Umat Islam menerima perubahan itu, meskipun dalam rumusan Piagam Jakarta dinyatakan dengan jelas bahwa kewajiban menjalankan syari’at Islam itu hanya bagi “pemeluk-pemeluknya”. Artinya, bagi penduduk Indonesia yang non Islam, kewajiban itu tidak berlaku dan tidak akan diberlakukan.

Jadi, kalangan non Islam tidak usah merasa khawatir bahwa dengan rumusan itu Indonesia akan menjadi negara Islam yang mengabaikan hak minoritas. Belakangan, hal ini ditekankan lagi oleh tokoh-tokoh Masyumi seperti Natsir dan M. Isa Ansyari pada pertengahan 1950an: bahwa jika pun Indonesia menjalankan syariat Islam, itu hanya berlaku bagi rakyatnya yang memeluk Islam, dan hak-hak keagamaan minoritas yang non Islam akan dilindungi dan dihargai.

Situasi yang sudah kondusif pada tahun-tahun awal kemerdekaan menjadi bergejolak lagi karena Presiden Soekarno ‘keseleo lidah’ ketika berpidato dalam satu pertemuan umum di Kalimantan. Ketika berpidato di depan massa di Amuntai tanggal 27 Januari 1953, seorang peserta bertanya kepada Presiden Soekarno: bagaimana kalau nanti dalam rapat Konstituante muncul suara terbanyak yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam?

Presiden menjawab: “Kalau kita dirikan Negara jang berdasarkan Islam, maka banjak daerah-daerah jang penduduknja tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnja Maluku, Bali, Flores, Timor, Kay, Sulawesi dan djuga Irian Barat jang belum masuk Wilajah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik Indonesia.” (Perbaikan. Madjallah Islam  Populer [Edisi istimewa. Sekitar Negara Islam], No. 3, Th. X, Maret 1953:15).

Jawaban Presiden Soekarno itu, yang dimuat oleh media lokal dan nasional sehari sesudahnya, segera menimbulkan reaksi hebat di kalangan umat Islam Indonesia. Berbagai organisasi Islam melayangkan surat protes kepada Presiden Soekarno (lihat misalnya: https://niadilova.wordpress.com/2016/06/08/4775/; https://niadilova.wordpress.com/2016/04/20/kilas-balik-suara-jantan/; dikunjungi 7-11-2016).

Banyak pihak menyayangkan pidato Presiden Soekarno itu, yang dianggap kurang bijak. Sebagai Presiden dan Bapak Bangsa Indonesia, menurut pendapat para pemrotes, Soekarno seharusnya berdiri di posisi yang netral. Ketua PERTI H. Siradjuddin Abbas bahkan menyebut pidato Presiden Soekarno itu “bertendenz ‘adu domba’” (lihat: https://niadilova.wordpress.com/2016/04/29/kilas-balik-bertendenz-adu-domba/; dikunjungi 7-11-2016).

Entah secara kebetulan atau memang ada hubungan kausalitas, di akhir 1953 Daud Breueh di Aceh dan Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Banten memproklamirkan berdirinya Negara DI/TII yang berdasarkan syariat Islam. Kemudian muncul pula gerakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.

Tampaknya reaksi kalangan Islam terhadap Pidato Presiden Soekarno yang menolak ide ‘negara Islam’ di satu pihak, dan makin dekatnyanya partai yang memerintah (PNI), kendaraan politik Soekarno, dengan PKI di lain pihak, membuat kalangan mayoritas muslim Indonesia merasa gerah dan kecewa. Umat Islam Indonesia pun bereaksi: yang berpandangan konservatif, seperti kelompok Breueh, Kartosuwirjo dan Muzakar, menyatakan keluar dari Negara Republik Indonesia (yang kemudian dibasmi oleh Jakarta dengan kekuatan militer) dan yang moderat, seperti Masyumi dll, terus mengkritisi Pemerintah (yang kemudian juga dibubarkan oleh Soekarno).

Sejarah telah mencatat bahwa ‘perseteruan’antara Soekarno dengan kalangan Islam (mayoritas penduduk Indonesia) hanya merugikan dirinya sendiri (yang akhirnya membawa petaka pada dirinya). Makin lama Soekarno makin terperosok ke sudut dilema dan labirin konflik politik yang makin melemahkan kekuasaan politiknya.

Pada pertengahan 1960an Soekarno masih mencoba bertahan dalam kemutungannya yang tidak mengenal kompromi yang tetap menolak membubarkan PKI (simak pidato Presiden Soeharto tentang ini). Maka, dalam keadaan kalut, diluncurkannyalah konsep Nasakom, sesuatu yang sebenarnya utopia dan sulit diimplementasikan dalam kenyataan. Akan tetapi mulai di titik itu pulalah bintang Soekarno mulai pudar. Hari-hari sesudahnya, massa rakyat turun ke jalan-jalan Jakarta. Tentu saja tak ada investigasi tolol dari polisi pada waktu itu yang bertanya dari mana aliran dana yang membiayai para demonstran itu. Ratusan ribu rakyat, tua muda, tumpah ruah ke jalan-jalan Jakarta. Soekarno masih berusaha tersenyum walau sadar bahwa titik berhenti untuknya sudah dipatok. Pada saat itu, sesungguhnya secara moral, bintang ‘putra sang fajar’ sudah redup. Peristiwa 1965 menamatkan karir politik orang yang ingin menjadi presiden Indonesia seumur hidup itu.

Pesan moral apa yang dapat kita petik dari kisah jatuhnya Soekarno itu? Salah satunya adalah: penguasa jangan memusuhi mayoritas rakyat Indonesia (umat Islam) yang telah menggelorakan jihad dan perang sabil ke seantero negeri ini melawan penjajah Belanda (lihat Foto 2 [bukti sejarah yang otentik!]). Jika mereka melakukan itu, tunggu sajalah massa rakyat akan turun ke jalan, tanpa aliran dana, merenggutnya dari kursi kekuasaannya.

Pesan moral lainnya: penguasa janganlah menyinggung hal-hal yang paling prinsipil dalam keyakinan umat beragama, dalam konteks ini agama Islam. Para intelektual Islam yang pintar-pintar dan cemerlang otaknya janganlah merasa sok dan merendahkan pemahaman orang Islam awam, kaum sarungan yang ‘bodoh’ dan hidup sederhana, yang tinggal di kota-kota dan di desa-desa.

Agama masih adalah hal yang masih sangat prinsipil dalam hidup banyak puak di Indonesia, termasuk mereka yang menganut Islam. Jika soal keyakinan agama ini diutak-atik dan dilecehkan oleh penguasa, maka sangat mungkin baik pihak moderat (parewa) maupun pihak santri akan bersatu dan melupakan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Bahkan sangat mungkin juga penganut agama-agama lain, yang betul-betul meresapi makna agama dalam hidup mereka, juga akan ikut bersimpati.

xcszaxdcs1

Foto 2: Seruan perang sabil dan jihad kepada umat Islam di Sumatera Barat dan sekitarnya melawan agresi penjajah Belanda pada bulan Juli 1947. (Sumber: Arsip NEFIS, Nationaal Archief, Den Haag, Belanda)

 

Maka, kembali ke situasi sekarang, semestinya Pemerintahan Presiden Jokowi berkaca dari sejarah masa lalu bangsa ini. “Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jasmerah)”, kata Soekarno. Sejarah telah menunjukkan bahwa tak ada gunanya memusuhi mayoritas bangsa sendiri (umat Islam Indonesia).

Jangankan rezim bangsa sendiri yang berlaku tidak adil kepada rakyatnya (yang beragama Islam), rezim kolonialis Belanda yang berbenteng senjata dan ilmu pengetahuan modern itu pun, yang sudah bercokol ratusan tahun di negeri ini, dibuat rebah kuda oleh mereka.

Leiden, November 2016


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: