Posted by: niadilova | 13/06/2016

Sebuah Catatan Klasik tentang Pulau Midai (1926)

Pulau MidaiMenarik sekali membaca rubrik Khutubkhanah dalam lembaran Jembia di harian Batam Pos edisi Minggu, 5 Juni 2016 yang membahas satu laporan klasik tentang kawasan Pulau Tujuh di Laut Cina Selatan. Dalam rubrik itu sejarawan Aswandi Syahri menyarikan laporan Resident Riouw, A.L. van Hasselt (yang sebelumnya memimpin Centraal Sumatra Expeditie) dan Controleur Tanjung Pinang, J.J.E.F. Schwartz, yang berjudul “De Poelau Toedjoeh in Het Zuidelijke Gedeelte de Chineesche Zee” yang dimuat dalam Tijdschrift van Het Koninllijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (1898).

Laporan itu menyinggung beberapa pulau yang termasuk ke dalam kawasan Pulau Tujuh, seperti Pulau Subi, dan kawasan Pulau Serasan. Dari laporan itu dapat dikesan, tampaknya Van Hasselt dan rombongannya, termasuk Raja Ali Kelana, utusan Yam Tuan Muda Riouw, tidak mengunjungi satu pulau yang agak terpencil di gugusan kepulauan itu, yaitu Pulau Midai.

Jika kita melihat peta Kepulauan Natuna, yang sekarang berstatus sebagai sebuah kabupaten, Pulau Midai memang agak terpencil letaknya. Pulau yang merupakan salah satu dari 141 pulau di Kepulauan Riau (Kepri) ini merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia. Sejarawan Aswansi Syahri menginformasikan kepda saya bahwa Wakil Presiden Indonesia Pertama, Drs. Mohamad Hatta, pernah mengunjungi pulau ini tahun 1954. Sebelumnya, pada 1952, Bung Hatta juga mengunjungi Kepulauan Mentawai (lihat: majalah ApiPenerangan, No. 14, Th. 1, 25 Djuni 1952: 4,14).

Tidak banyak ditemukan laporan klasik tentang Pulau Midai, yang sekarang terletak di selatan wilayah Kecamatan Serasan itu. Mungkin laporan berikut ini adalah salah satu dokumen yang cukup langka tentang pulau itu, yang mungkin bermanfaat untuk menambah pengetahuan historis kita tentang satu wilayah Indonesia yang sangat jauh letaknya dari Jakarta, pusat kekuasaan yang kadang-kadang mengabaikan wilayah pinggiran.

Laporan ini, yang berjudul “POELAU MIDAI”, dimuat dalam majalah Pandji Poestaka No. 51, TAHOEN IV, 29 Juni 1926: 1164-1165. Disebutkan bahwa laporan ini dikirimkan dari Pulau Midai oleh pembantu (koresponden) Pandji Poestaka di sana. Di sini disarikan isi laporan itu (ejaan disesuaikan). “Pulau ini…masuk onderafdeeling Pulau Tujuh, Keresiden Raouw dan daerah taklukannya,”, demikian awal laporan itu. “Luasnya 18 km persegi, [dan] menjadi tempat kedudukan Kepala Onderdistrict  yang tegak sendiri (zelfstandig Onderdistrictshoofd).

Tiada hentinya kapal-kapal dagang kepunyaan KPM dan kapal Tionghoa datang ke Midai mengambil kopra. Berpuluh-puluh gerobak lembu yang berjalan pada tiap-tiap hari, mengangkut kopra dari kebun-kebun dan gunung ke tepi pantai. Kopra yang diangkut kapal-kapal itu ada beribu-ribu pikul dalam tiap-tiap bulan. Macamnya masuk macam [kualitas] nomor satu.”

Selanjutnya, laporan itu mencatat tentang pemeliharaan lembu di Pulau Midai. Dikatakan bahwa rumput yang berkualitas baik untuk makanan lembu cukup tersedia. Lembu-lembu itu gemuk-gemuk, tetapi kebanyakan bukan untuk dipotong. “Kadang-kadang dalam sebulan hanya seekor [lembu] dipotong orang dan harganya sampai f 150,-.” Jadi, jika didatangkan bibit lembu dari luar, “niscaya…akan berhasil baik.”

Pulau Midai itu aman dan makmur, “karena peraturan-peraturan Gubernemen dijalankan di situ dengan teratur.” Kantor Kepala Onderdistrict dan kantor Controleur berfungsi dengan baik.

Yang menarik dalam laporan itu adalah tentang adanya “Kas Agama Islam” yang diadakan oleh umat Muslim yang tinggal di Pulau Midai. Ini menandakan mayoritas penduduk Pulau Midai memeluk Islam.  “Isi kas itu, yang beribu-ribu [dollar Straits Settlement] banyaknya, diambil dari uang baitulmal dan uang idjratoe’lkismah (upah membagikan warisan). Boleh dikatakan sama kas itu dengan kas Weesen Boedelkamer bagi bangsa asing.” Menurut laporan itu pula, guna kas itu ialah  “untuk keperluan orang banyak yang tersangkut dengan hukum Syarak [Agama]”. Jadi, pemerintah setempat tetap memberi keleluasaan kepada penduduk pribumi yang terkait dengan agama mereka yang tampaknya mayoritas Islam.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa harta benda rakyat diurus dengan baik, seperti “surat-surat kebun, surat-surat tanggungan tanah perkebunan, surat-surat jual-beli dan sewa-menyewa kebun.” Semua “diurus belaka dalam kantor Kepala onderdistrict dengan rapi” dan “reglement [undang-undang] dan surat-surat cetakannya” dikeluarkan oleh pemerintah “dengan cukup”.

Dikatakan pula bahwa pencaharian anak negeri di Pulau Midai bagus sekali. Upah rata-rata seorang kuli sampai 2 atau 3 dollar sehari. Akan tetapi harga bahan-bahan kebutuhan pokok cukup mahal: misalnya dua ekor ikan ‘djampal’ dengan sayur-sayuran secukupnya dijual sampai seharga satu dollar. Ini menunjukkan bahwa mata uang yang dipakai di sana adalah dollar Straits Settlement (Terima kasih atas penjelasan dari sejarawan Aswandi Syahri tentang ini). Kita sudah sama mengetahui bahwa pada awal abad ke-20 Riau Kepulauan dengan kota utamanya Tanjung Pinang terkenal sebagai ‘negeri dollar’.

Pulau Midai kekurangan tenaga buruh untuk mengolah kopra. Jika 100 orang buruh lagi didatangkan ke pulau itu, jumlah itu belum dianggap dapat mencukupi kebutuhan tenaga buruh untuk mengolah kopra yang begitu banyak dihasilkan oleh pulau itu. Belum lagi untuk menjalankan berbagai jenis pekerjaan lain, seperti membuat minyak kelapa, menangkap ikan, pertukangan, dan mengolah perkebunan.

Sampai batas tertentu, catatan ini memberi gambaran kepada kita tentang aktivitas ekonomi dan keadaan sosial di Pulau Midai pada awal abad ke-20, yang tentunya sangat penting dan bermanfaat bagi para sejarawan.

Kesan yang tampak secara umum adalah bahwa Pemerintah Kolonial Belanda mencoba memberdayakan kawasan pulau-pulau terluar. Pada Zaman Kolonial, kapal-kapal KPM memiliki trayek ke pulau terluar secara teratur. Di zaman kemerdekaan, yang terjadi justru sebaliknya: pembangunan terlalu terpusat di Jawa dan pemerintah cenderung mengabaikan wilayah-wilayah pinggiran. Mudah-mudahan Pemerintah sekarang mengoreksi kekeliruan yang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya.

Laporan mutakhir memberitakan bahwa Pulau Midai mengalami masalah lingkunganyang serius. Pulau yang terbagi atas satu kelurahan dan lima desa ini –  Kelurahan Sabang Barat, Desa Air Putih, Desa Sebelat, Desa Gunung Jambat, Desa Batu Belanak dan Desa Air Kumpai – mengalami abrasi serius di beberapa kawasan pantainya akibat perusakan lingkungan oleh penduduk seperti penambangan pasir dan lain-lain (http://www.antaranews.com/berita/314134/pulau-midai-pulau-terluar-yang-terancam-hilang). Semoga Pulau ini masih dapat diselamatkan. Jika tidak, dikhawatirkan ia akan tenggelam digulung ombak Laut Cina Selatan yang terkenal ganas dan juga akibat perubahan iklim global.

* Artikel ini diterbitkan di harian Batam Pos (lembaran ‘Jembia’) edisi Minggu, 12 Juni 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: