Posted by: niadilova | 24/05/2016

Kilas Balik: Peci Sukarno di Bawah Rok Juliana

Peci SukarnoBelum berselang beberapa lama ini, kota Solo gempar karena gara-gara ucapan dari seorang anggota PKI yang begitu berani mengeluarkan kata-kata yang menghina kepada pribadi Kepala Negara Republik Indonesia Sukarno. Maka di bawah ini kita paparkan situasi yang terjadi di kota Bengawan itu, agar menjadi perhatian bagi pembaca (Red.)

Dalam sidangnya yang mendapat perhatian besar dari umum, terutama wakil-wakil dari Sarekat Buruh, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara atas diri Dahono – anggota pimpinan PKI dan anggota Staf Komisariat Sarbupri [Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia]  Jawa Tengah – karena dipersalahkan dalam suatu rapat umum di Sriwedari Solo pada hari Ahad tgl. 12 Nopember 1950, yang diselenggarakan oleh OSC PKI Surakarta dan dikunjungi oleh lk. 2.000 orang, dengan sengaja menghina Presiden RI dengan mengeluarkan perkataan “Presiden Sukarno dengan pecinya di bawah roknya Juliana”atau lain-lain perkataan yang mengandung makna dan arti yang sama.  Terdakwa dipersalahkan telah melanggar fasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa mintakan hukuman 1 tahun.

Sidang tersebut yang berlangsung hingga 53/4 jam lamanya, berjalan dengan baik dan teliti dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terdakwa, saksi-saksi, maupun  pembela untuk mengeluarkan pendapatnya, hingga memuaskan pihak-pihak yang bersangkutan. Pimpinan sidang dipegang oleh hakim M. Suprapto, sedang sebagai jaksa duduk Jaksa Kepala Supomo. Berhubung Mr. Luat Siregar dan Mr. Tan Po Gwan tidak dapat datang, maka dalam perkara ini terdakwa dibela oleh Mr. Abdulmadjid.

Bukan maksudnya menghina pribadi Presiden

Setelah dibacakan tuduhan bahwa terdakwa dengan sengaja telah menghina Presiden RI dengan mengeluarkan perkataan “Presiden Sukarno dengan pecinya di bawah roknya Juliana” atau “lain-lain perkataan yang mengandung makna dan arti bahwa yang pernah diuncapkan selengkapnya adalah sbb: “Bahwa politik Unie-verband beserta Kepala Unienya menempatkan derajat negara dan bangsa [Indonesia] pada kedudukan yang hina dan rendah, dapat dikatakan menempatkan Kupluk Bung Karno di bawah rok Juliana.”

Setelah mengupas secara panjang lebar keburukan dan persetujuan KMB dengan politik Unie-verband berserta sistem kepala Unienya, Dahono menyatakan bahwa politik tersebut bertentangan dengan isi jiwa Proklamasi ’45, dan menempatkan negara dan bangsa Indonesia pada kedudukan yang rendah. Pada saat diterima atau tidaknya persetujuan KMB itu, figur  Bung Karno adalah suatu figur yang menentukan. Maka untuk dapat menggambarkan dengan jelas kepada massa bagaimana kebobrokan politik KMB itu, pembicara telah memakai gambaran “Kupluknya Bung Karno di bawah roknya Juliana.”

Pembicara menyatakan tidak mempunyai maksud sama sekali untuk menghina Kepala Negara, tetapi semata-mata hanya untuk lebih mudah menggambarkan kepada massa. Dinyatakan bahwa “kupluk Bung Karno” adalah dimisalkan lambang derajat bangsa Indonesia, bukan persoonnya Bung Karno, sedang “rok Juliana untuk menggambarkan mahkota Belanda”. Jadi, “kupluk Bung Karno” tidak dapat dipersamakan dengan pribadi Bung Karno, tetapi sebagai lambang rakyat Indonesia. Sebagai kesimpulan, dikemukakannya bahwa kalimat “kupluk Bung Karno di bawah rok Juliana” itu haruslah diartikan dalam hubungannya dengan “kebobrokan politik Unie-verband” itu.

Atas pertanyaan hakim, Dahono menyatakan bahwa waktu mengucapkan kalimat itu, ia tidak merasa apa-apa, tidak merasa bahwa kalimat itu akan menyinggung perasaan. Hanya, diakui bahwa perkataannya itu keras.

Requisitor Jaksa

Dalam requisitornya, Jaksa Supomo – dengan mengingat: a. hak-hak azasi manusia yang diakui pula dalam Udang-Undang Dasar kita, antara lain hak mengeluarkan pendapat, dengan catatan bahwa dalam menggunakan hak-haknya itu seseorang tidak boleh mengurangi hak lain orang, misalnya dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina kepada orang lain, apalagi kepada Kepala Negara yang merupakan lambang negara dan bangsa;  b. mengingat pendidikan dan kedudukan Dahono sebagai anggota Staf Pimpinan Sarbupri Jawa Tengah, seharusnya ia dapat lebih berhati-hati dalam ucapan-ucapannya; dan c. mengingat pula bahwa Dahono dewasa ini masih sedang menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Temanggung selama 10 bulan karena dipersalahkan telah melanggar fasal 154 KUHP. (juga perkara menghina) – telah menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, ditangkap seketika, dengan membayar ongkos perkara.

Pembelaan Mr. Abd. Madjid (sic)

Pembela Mr. Abdulmadjid kemudian tampil ke muka mengucapkan pembelaannya yang lebih dari 40 menit lamanya. Setelah mengucapkan penghargaan dan terima kasihnya kepada sidang yang telah menunjukkan sikapnya yang bijaksana, tenang dan demokratis, serta juga hormat dan terima kasih kepada Jaksa, Mr. Abdulmadjid dengan mensiteer ucapan-ucapan ahli-ahli hukum, Magna Carta dan Hak-hak Azasi Manusia, mengemukakan bagaimana pentingnya Hak-hak Azasi Manusia yang dipakai pula dalam Undang-Undang Dasar kita, terutama dalam hal ini hak mengeluarkan pendapat. Ia meminta perhatian ketua [sidang] agar jangan sampai mempergunakan peraturan-peraturan yang akibatnya akan menimbulkan ketakukan bagi warga negara untuk mempergunakan Hak-hak Azasi Manusia, karena hal itu akibatnya akan sangat berbahaya.

Lebih lanjut pembela menyatakan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya [Dahono], harus dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar ada maksud atau opzet dari Dahono untuk meng-{26}hina Presiden, dan kemudian apakah ada sesuatu pengetahuan bahwa apa yang diucapkannya itu sifatnya menghina. Pembela yakin bahwa Dahono pasti tidak mempunyai maksud yang demikian. Terlalu populerlah nama Bung Besar kita untuk dapat menerima anggapan itu, demikian Mr. Abdulmadjid.

Setelah menyinggung-nyinggung “peri kemanusiaan” sebagai salah satu sendi dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita, pembela menyatakan bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang sah, yang nyata, bahwa terdakwa memang mempunyai maksud menghina Kepala Negara.

Oleh karena itu pembela minta: primer: supaya terdakwa dibebaskan, dan subsidair: supaya dilepaskan dari tuntutan.  Jika permintaan itu tidak tepat, dimintakan supaya hukumannya sesuai dengan jiwa revolusi kita sekarang ini dan dengan keadaan terdakwa yang telah mengalami penahanan akibat SOB [staat van oorlog en beleg] dan kini masih menjalani hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Temanggung.

Atas permintaan pembela, sebelum hukuman dijatuhkan, Dahono diberi pula kesempatan untuk mengucapkan pembelaannya.

Dengan panjang lebar ketua [sidang] kemudian memberikan jawabannya, terutama kepada pembela, dengan menghargai apa yang telah diucapkan oleh pembela. Antara lain dinyatakannya bahwa perkara ini bentuknya memang kecil, tetapi sebenarnya adalah perkara yang besar, karena mempunyai sifat politik. Dikatakannya bahwa para hakim Indonesia dewasa ini berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat.

Seterusnya hakim menyatakan bahwa bagaimanapun juga terdakwa telah nyata-nyata bersalah. Hal itu dihubungkan dengan pendidikan terdakwa, dan kedudukannya sebagai pemimpin komisariat suatu organisasi yang meliputi Jawa Tengah. Sungguh [itu] bukan kedudukan yang tidak penting. Terdakwa bukan orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa isi dan tujuan-tujuan yang diucapkannya itu. Dan menurut pemeriksaan dapat dinyatakan bahwa terdakwa benar-benar telah mengucapkan perkataan-perkataan seperti tersebut di atas, hal mana juga diakui oleh terdakwa.

Apalagi jika ucapan-ucapan itu ditinjau dari sudut Ketimuran. Maka tidak dapat disangkal lagi bahwa perkataan-perkataan itu mengandung suatu penghinaan.

Berdasarkan atas semua itu, dengan mengingat hal-hal yang dapat meringankan, di antaranya bahwa terdakwa masih menjalankan hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Temanggung, maka diputuskan bahwa kepada terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 bulan.

Menurut keterangan Dahono ia akan menerima putusan itu (Sin Po). {27}

***

Sumber: Perbaikan. Madjalah Islam Populer, No. 1-2, Th. X, Jan.- Pebr. [19]53: 26-27). Ejaan disesuaikan, tapi nama-nama orang ditulis sebagaimana aslinya. Kata ‘peci’aslinya tertulis ‘pitji’. Angka dalam tanda ‘{ }’ merujuk pada halaman asli majalahnya. Bagian kalimat dalam tanda “[ ]” merupakan tambahan dari penyalin. Cetak tebal dan miring berasal dari teks aslinya. Ilustrasi (foto Presiden Sukarno) berasal dari majalah Aliran Islam. Suara Kaum Progresif Berhaluan Radikal [Nomor Madiun Affair], no. 52, TAHUN KE VII, SEPTEMBER 1953: 4.

Penyalin: Dr. Suryadi, MA., Leiden University, Belanda


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: