Posted by: niadilova | 24/04/2016

Bisakah/Bolehkah kebebasan pers dikekang oleh pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis?

* Tanggapan terhadap esai Wijayanto

Dalam apresiasi masyarakat Indonesia di Eropa, khususnya di Belanda, yang sangat positif terhadap lawatan Presiden Indonesia Joko Widodo ke empat negara Eropa (Jerman, Inggris, Belgia, Belanda), 18-22 April 2016, Saudara Wijayanto, kandidat doktor di Universiteit Leiden yang sedang menulis disertasi tentang biografi harian Kompas, adalah satu dari sedikit mahasiswa Indonesia yang sedang berstudi di Eropa yang selalu membawa pulpen dan tetap menjaga kritisisme di tengah eforia masyarakat Indonesia dalam menyambut kedatangan simbol kesuksesan Reformasi Indonesia itu. Hal itu dapat dikesan dari artikelnya yang berjudul “Kurhaus, Selfie, dan Kunjungan Jokowi” yang diterbitkan Kompas, Sabtu 23 April 2106 (lihat: http://nasional.kompas.com/read/2016/04/23/10514281/Kurhaus.Selfie.dan.Kunjungan.Jokowi; diakses 24-04-2016).

Jika saya boleh memberi refleksi dan apresiasi, Wijayanto, anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden, adalah salah seorang mahasiswa Indonesia yang berhasil meneruskan daya kritis dan dapat menerima perbedaan pendapat sebagaimana ditradisikan oleh para pendahulunya di zaman Pehimpoenan Indonesia (Indonesische Vereeniging) ketika para mahasiswa kita dari berbagai ideologi – sejak kapitalis sampai komunis – bisa berdebat terbuka secara sehat dalam forum-forum diskusi dan seminar dengan tidak menghilangkan keakraban dan tetap berada dalam agenda yang sama untuk memikirkan hal-hal yang terbaik bagi bangsa dan tanah air mereka.

Dalam konteks kebebasan berpikir, yang sampai batas tertentu mungkin dapat menunjukkan ideologi yang dianut seseorang, dan untuk mengasah daya berpikir kritis, saya tertarik untuk menanggapi salah satu di antara beberapa pokok pikiran penting yang dikemukakan Wijayanto dalam artikelnya itu.

Saya sangat tertarik dengan pikiran kritis Wijayanto tentang kekhwatirannya bahwa Pemerintahan Jokowi berpotensi mengekang kebebasan media dan kebebasan berekpresi. Dengan mengutip Jamie Mackie dan Andrew MacIntryre (1994) Wijayanto khawatir bahwa “kooptasi negara pada masyarakat sipil dan represi rezim pada media semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan rezim untuk membangun serta semakin gemuknya kue ekonomi.”

Menurut pendapat saya, dari segi etika adalah sangat janggal, untuk tidak mengatakan tabu, jika sebuah pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis berhasrat mengekang kebebasan berkespresi dan kebebasan media. Jika hal itu dilakukannya, maka tindakannya itu tentu akan berefek bumerang, dalam arti bahwa kredibilitas pemerintah akan turun di mata rakyat.

Pertanyaannya: apakah mungkin pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis bisa berubah menjadi otoriter? Dan apakah “Rezim ini [Jokowi]”, meminjam kata-kata Wijayanto sendiri, memperlihatkan kecenderungan ke arah itu? Jika ya, mengapa hal itu (dimungkinkan) terjadi dalam Pemerintahan Jokowi?

Tampaknya kekhawatiran Wijayanto cukup beralasan. Dengan merujuk berita BBC 22-04-2016, ia melihat gelagat yang kurang beres: kunjungan Presiden Jokowi ke Belanda dibarengi dengan pembatasan dan seleksi terhadap demonstran dan tidak adanya undangan dari Kedutaan Indonesia–Den Haag kepada para mantan eksil (sic) yang ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden terkait dengan Peristiwa 1965. Dalam sesi tanya-jawab dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan masyarakat Indonesia di Hotel Kurhaus, Scheveningen, Wijayanto mendapat kesan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Presiden pun tampaknya sudah diseleksi terlebih dahulu.

Dapat dipahami mengapa Wijayanto, sebagai peneliti Indonesian media culture, mengkritisi fenomena ini. Adalah sebuah anomali jika tidak ada kebebasan dalam mengekspresikan pendapat kepada seorang Presiden yang dianggap simbol demokrasi itu sendiri di sebuah wilayah (Eropa/Belanda) di mana demokrasi dianggap berasal dan telah hidup subur. Jika di tahun 1995 Suharto (Presiden Indonesia pada waktu itu) didemo secara bebas saat berkunjung di Jerman, maka itu dapat dipahami dalam logika yang paling sederhana saja: bahwa seorang diktator, yang tentunya dianggap anti demokrasi, pasti berhak didemo oleh para oponennya di luar negeri (Eropa) di bawah undang-undang kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Perintah Jerman. Akan tetapi, terhadap Presiden Jokowi, apakah “kekhawatiran [para demonstran muda] akan berbuat rusuh” dapat dijadikan alasan logis bagi pembatasan warga Indonesia (atau mungkin juga RMS) menyampaikan uneg-uneg mereka di depan Presiden Indonesia yang terpilih secara demokratis itu?

Jika sinyalemen Wijayanto benar, maka perlu diamati secara lebih seksama perkembangan sosial-politik di Tanah Air. Maksud saya, jangan-jangan fenomena yang muncul di Scheveningen itu adalah refleksi dari keadaan di Tanah Air. Namun, sejauh ini kebebasan media tampaknya masih terjaga. Kritisisme media terhadap Pemerintah juga masih lumayan bagus, walau ada kritik oleh beberapa pihak bahwa media arus utama cenderung berkurang daya kritisnya terhadap Pemerintah.

Walaupun dalam beberapa kali pertemuan dengan kalangan pers, Presiden Jokowi menyentil dengan cara halus bahwa pers tidak selalu harus menonjolkan berita-berita buruk tentang Pemerintah, hal itu saya kira masih wajar, walaupun oleh beberapa pihak hal itu diinterpretasikan sebagai warning Pemerintah yang cukup telanjang terhadap praktisi media.

Namun, yang agak mengkhawatirkan adalah dunia sosial media (sosmed). Di ranah ini terlihat kritik terhadap Pemerintah yang kadang-kadang sudah sangat tidak proporsional. Namun, dalam konsep kebebasan berekspresi tak jelas di mana batas kepatutan (seperti yang sering terjadi di Eropa). Di sisi lain pihak-pihak yang beroposisi dengan Pemerintah melakukan hal yang sama. Namun, sesuai dengan karakter sosmed yang didomestikasikan oleh masyarakat Indonesia sebagai “warung kopi virtual” yang meneruskan, bahkan sampai batas tertentu malah mempertebal budaya kelisanan (orality), sebagai salah satu ciri penting budaya kita, fenomena hujat-menghujat di sosmed dan gosip-menggosip di grup-grup WA dan Twitter tentulah merupakan representasi dari kenyataan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hanya saja, yang dikhawatirkan adalah bahwa, sesuai dengan hakikat media (sosial) yang cenderung mengandung dramatisasi, pemerintah (yang kurang percaya diri), walau terpilih secara demokratis, bisa salah langkah dengan mengambil tindakan represif, karena dihinggapi oleh phobia. Walau bagaimanapun, isu-isu ke arah ini sudah terdengar samar-samar, walaupun tindakan nyata dari Pemerintahan Jokowi belum kelihatan.

Menurut saya, pemerintah manapun, juga yang paling demokratis sekalipun, cenderung phobia terhadap media. Hal ini dapat dikesan dari kasus yang belum lama terjadi terkait dengan pengadilan terhadap komedian Böhmermann dari Jerman yang mengeritik Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan ketika menjadi tamu Perdana Menteri Angela Merkel (lihat: http://www.theguardian.com/world/2016/apr/15/angela-merkel-agrees-prosecution-comedian-erdogan-poem; diakses 24-04-2016).

Kembali ke topik pokok komentar ini: jika dalam sebuah negara yang pemerintahnya di-/terpilih secara demokratis terjadi pengekangan terhadap kebebasan berekspresi warga negara dan kebebasan pers oleh pemerintah, maka berarti ada mekanisme kontrol dari dua pilar demokrasi lainnya (legislatif dan yudikatif) yang tidak jalan. Terhadap kemungkinan terjadinya hal ini, Indonesia memang berada di titik riskan, sebab seiring dengan bergulirnya reformasi menyusul jatuhnya Rezim Orde Baru tahun 1998, mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga tinggi negara dan sakralitasnya terkesan menjadi agak berantakan.

Dengan ini saya tutup catatan saya terhadap artikel Wijayanto. Banyak hal lain yang dapat didiskusikan seputar kunjungan lima hari Presiden Jokowi ke Eropa, termasuk kebijakan ekonomi beliau yang berusaha mengundang sebanyak mungkin investor dari Uni Eropa untuk menanamkan modal mereka di Indonesia dan upaya negosiasi pajak ekspor palm oil, menyusul kebijakan Perancis yang menerapkan pajak progresif terhadap impor minyak sawit (termasuk dari Indonesia), yang terkesan lebih berpihak kepada konglomerat-konglomerat perkebunan sawit ketimbang kaum petani kita. Namun, hal ini jelas berada di luar topik artikel ini, dan mestinya ada scholar dan kandidat PhD kita di bidang ekonomi yang bisa mengulas dan mengkritisinya.

Leiden, 24 April 2016


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: