“Adalah tiga lapisan benteng jang mentjeraikan bangsa itoe dan bangsa lain. Pertama sjak wasangka (vooroordeel), kedoea bahasa (taal) dan ketiga agama.”

Kutipan di atas berasal dari pidato anggota Fraksi Nasional, Abdoel Rasjid, dalam sidang Volksraad tanggal 13 Juli 1938, dua minggu setelah para intelektual dan pemuda republiken usai mengadakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo (25-28 Juni), sebagai pengejawantahan salah satu ikrar Sumpah Pemuda yang telah dicetuskan sepuluh tahun sebelumnya, yaitu “Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”.

Padang adalah kota di Sumatera yang paling duluan maju. Mendekati akhir abad ke-19 budaya perkotaan ‘modern’ sudah mulai berkembang di Padang. Kota ‘modern’ tentu memerlukan berbagai sarana, termasuk sarana hiburan bagi warga kotanya.

Media-media hiburan ‘modern’ hasil teknologi Barat segera pula dikenal di Padang. Biasanya kalau media itu sudah dikenal di Batavia, tak lama kemudian akan diperkenalkan juga di Padang. Phonograf (mesin bicara), misalnya, pertama kali diperkenalkan di Padang tahun 1898, setelah teknologi ini dibawa dari Eropa ke Jawa beberapa tahun sebelumnya (Suryadi 2006). Lalu diperkenalkan juga teknologi fotografi. Menyusul kemudian film yang pada 1900 mulai diperkenalkan di Batavia.

Jahja Datoek Kajo
(1 Agustus 1874 – 9 September 1942)

Pria berkumis melintang itu terpilih menjadi anggota Volksraad mewakili masyarakat Minangkabau selama dua periode (1927-1931 & 1935-1939). Sejak dilantik menjadi anggota Dewan Rakyat itu, Jahja Datoek Kajo (JDK), demikian nama pria itu, telah mengubah sebuah tradisi di salah satu majelis tinggi kolonial itu: ia konsisten menggunakan Bahasa Indonesia (pada waktu itu disebut juga Bahasa Melayu) dalam setiap pidatonya, suatu tindakan yang sebelumnya tabu dilakukan di Volksraad.

Kompas (Kamis, 16/10/2008) memberitakan hasil diskusi tentang versi Bahasa Indonesia terbitan kedua (yang pertama 1992 oleh INIS) buku Christine Dobbin yang sudah cukup klasik: Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Perang Padri (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008). Buku itu juga didiskusikan lagi di Padang tanggal 18 Oktober ini.

Diskusi buku itu adalah semacam kelanjutan dari polemik tentang Perang Paderi (1803-1837) yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Salah seorang penggagas polemik itu adalah Basyral Hamidi Harahap (BHH), penulis buku Greget Tuanku Rao (Jakarta: Komunitas Bambu, September 2007). Dalam buku itu penulisnya antara lain mengeritik Tuanku Tambusai (1784-1882), Pahlawan Nasional pertama asal Riau berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 071/TK/Tahun 1995.

Halaman penutup Syair Lampung Karam, yang ditulis Muhammad Saleh, tentang kesaksian meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan gunung tersebut menimbulkan tsunami dan gelombang laut setinggi 40 meter, serta mengakibatkan setidaknya 36.000 orang tewas.

(Orang banyak nyatalah tentu, Bilangan lebih daripada seribu, Mati sekalian orangnya itu, Ditimpa lumpur, api, dan abu.

Pulau Sebuku dikata orang, Ada seribu lebih dan kurang, Orangnya habis nyatalah terang, Tiadalah hidup barang seorang.

Rupanya mayat tidak dikatakan, Hamba melihat rasanya pingsan, Apalah lagi yang punya badan, Harapkan rahmat Allah balaskan.)

Lebih dari 400 tahun lamanya sebuah bahasa asing dari utara, dengan struktur morfologis, sintaksis, dan semantis yang sangat aneh terdengar di telinga dan sulit dilafalkan oleh mulut si pribumi, bertengger di atas puncak piramid struktur sosial-politik bumi Nusantara bikinan Belanda. Bahasa itu adalah Bahasa Belanda—sebuah bahasa yang pada mulanya diperkenalkan di bumi persada ini oleh mulut para pencari rempah-rempah dari Eropa yang berkulit putih, berhidung mancung, berperawakan tinggi dan sering brewokan. Posisi superior dan ekslusif Bahasa Belanda itu ditegakkan oleh si penjajah di bumi Nusantara dengan pena, lidah, dan senjata.

Keterangan foto: Benteng Fort de Kock di Bukittinggi (1826). Seorang panglima Paderi dengan pedang dan al-Qur’an dalam kantong kain yang digantungkan di leher mengawasi benteng itu dari kejauhan.

Sumber: H.J.J.L. Ridder de Stuers, De vestiging en uitbreiding den Nederlanders ter Westkust van Sumatra, Deel 1, Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849: menghadap hlm. 92

Masyarakat Minangkabau masa lampau pernah merasakan pengalaman pahit akibat radikalisme agama. Di awal abad ke-19, demikian catatan sejarah, dekadensi moral masyarakat Minang sudah tahap lampu merah. Golongan ulama kemudian melancarkan gerakan kembali ke syariat, membasmi bid’ah dan khurafat. Mereka melakukannya dengan pendekatan persuasif melalui dakwah dan pengajian. Namun, kemudian muncullah seorang yang radikal dan militan di antara mereka: ia bersama pengikutnya memilih jalan kekerasan. Akibatnya, pertumpahan darah antara sesama orang Minangkabau tak terhindarkan, yang menorehkan lembaran hitam dalam sejarah Minangkabau. Siapa lagi ulama yang radikal itu kalau bukan Tuanku Nan Renceh.

Imam Bonjol, Tuanku (1722-1864)

Tuanku Imam Bonjol (TIB) (1722-1864), yang diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkam SK Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973, 6 November 1973, adalah pemimpin utama Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1837) yang gigih melawan Belanda.

Selama 62 tahun Indonesia merdeka, nama Tuanku Imam Bonjol hadir di ruang publik bangsa: sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan di lembaran Rp 5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001.

Instead, Tuanku Imam Bonjol is remembered, a man who was ultimately a military failure, who was ideologically disillusioned, and for whom a shift from violent action to conciliatory discourse was rewarded with exile and misery (Jeffrey Hadler).

Sepanjang 62 tahun kemerdekaan Indonesia, nama Tuanku Imam Bonjol (TIB) hadir di ruang publik bangsa ini—sebagai nama jalan di banyak kota, nama stadion, nama universitas, bahkan di lembaran 5000-an rupiah keluaran Bank Indonesia 6 November 2001 (lihat ilustrasi). TIB (1772-1864), yang diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.087/TK/Tahun 1973, tanggal 6 November 1973, adalah salah seorang pemimpin utama Perang Paderi di Sumatra Barat (1803-1837) yang gigih melawan kolonialis Belanda.

Benarkah Selompret Melajoe Terbit Perdana 1860? demikian judul tulisan Saifur Rohman, kandidat doktor ilmu filsafat UGM, di harian ini September lalu. Artikel itu menanggapi pernyataan Dr Dewi Yulianti, pakar sejarah pers Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, yang mengatakan bahwa Selompret Melajoe terbit tahun 1860. Hal itu dikemukakannya dalam sarasehan “Melacak Jejak Pers Jawa Tengah” yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah.